JEJAK CELEBES: H. I PADJONGA DAENG NGALLE KARAENG POLOMBANGKENG

Semangat juang yang dimiliki oleh oleh Karaeng Polombangkeng Pajonga Daeng Ngalle menjadi inspirasi bagi pemuda-pemuda Sulsel dalam merebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Pada 9 November 2006 lalu dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Padahal, tiga pahlawan seangkatannya yaitu Wolter Monginsidi, Ranggong Dg Romo dan Emmy Saelan, lebih dulu dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Berikut kisah singkat perjuangannya.

Pajonga Daeng Ngalle dilahirkan pada tahun 1901, di daerah Bontokandatto, distrik Polombangkeng, Takalar. Ayahnya bernama Hajina Daeng Massaung Karaeng Ilangari Mangkura dan ibunya bernama Hapipah Daeng Ngintang. Pajonga Daeng Ngalle adalah seorang yang tampak sangat pendiam, hidupnya sangat bersahaja dan sederhana. Beliau hanya tamatan dari Inlandsche School, tetapi dalam dirinya terdapat jiwa dan semangat yang besar. Pendiriannya teguh, ikhlas dan jujur pada setiap langkahnya, ramah dan terbuka terhadap siapa saja yang membutuhkan. Ia sangat taat beribadah selaku seorang muslim yang bercita-cita untuk kemerdekaan bangsa dan negaranya. Dia keturunan darah biru, tapi rela pula meninggalkan kebangsawanannya yang melekat pada dirinya untuk berjuang merebut kemerdekaan. Saat bangsa Indonesia dalam kungkungan penjajah, Pajonga bangkit. Dia tidak rela melihat rakyat menderita dan tersiksa lantaran penjajah. Maka, dikumpulkanlah rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. "Tanpa persatuan dan kesatuan, mustahil kita akan mampu melawan Belanda," begitu titah kerajaan untuk bersatu melawan Belanda ketika ia berbicara di depan rakyatnya.

Tak heran jika beliau mengepalai berbagai organisai di umur yang relatif muda. Dalam rangka untuk mendukung proklamasi kemerdekaan Republik indonesia dan pengangkatan Dr. Ratulangi sebagai Gubernur Sulawesi dalam perjuangan menegakkan, membela, dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan, Pajonga Daeng Ngalle memprakarsai berdirinya organisasi perjuangan Gerakan Muda bajeng (GMB) yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945.

GMB senantiasa mendapat dukungan penuh dari rakyat, yang telah berperan penting dalam membangkitkan jiwa dan semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan atau dalam usaha menentang Belanda yang ingin kembali menanamkan modal pengaruh dan kekuasaannya di Sulawesi Selatan.

Oleh karena itu, para pejabat NICA semakin khawatir mengenai kegiatan Pajonga Daeng Ngalle. Beliau menjadi sasaran pengawasan dari pihak NICA karena merupakan rintangan atau benteng panghalang dan dapat dianggap sebagai ancaman yang sangat berbahaya bagi pembentukan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh NICA.

Dalam perkembangan kemudian, organisasi perjuangan GMB mengalami perubahaan menjadi Laskar Lipang Bajeng dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan di Ko’mara Polombangkeng pada tanggal 2 April 1946. Perubahan ini didasarkan atas kenyataan bahwa GMB sudah tidak memadai lagi sebagai wadah perjuangan bersenjata dan pola dasar organisasinya tidak lagi sesuai dengan jalannya perjuangan karena beberapa tokoh GMB telah tertangkap dan tertawan oleh musuh. Disamping itu, pembentukan kelaskaran adalah merupakan tuntutan perjuangan yang semakin membutuhkan pasukan yang tangguh dan sifat perjuangan bersenjata sudah harus beralih ke perlawanan rakyat.

Untuk lebih meningkatkan perlawanan terhadap Belanda, maka kelaskaran-kelaskaran yang selama ini berjuang secara terpisah di daerah masing-masing berusaha mengorganisasikan kesatuan komando dalam suatu wadah. Dengan alasan tersebut diadakan pertemuan di Ko’mara pada tanggal 15 Juli 1946 dan kemudian dilanjutkan di markas Lipan Bajeng, di Bangun Masigi pada tanggal 16 Juli 1946. Hasil dari pertemuan tersebut adalah peresmian berdirinya LAPRIS (Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi) pada tanggal 17 Juli 1946 yang ditandai dengan pengibaran bendera Merah Putih serta diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dihadiri oleh sekitar seratus orang. Dengan terbentuknya organisasi perjuangan LAPRIS dan diangkatnya Pajonga Daeng Ngalle sebagai Pelindung dan Penasehat LAPRIS tersebut, di mana saat itu mengangkat Ranggong Dg Romo sebagai panglima perang, Wolter Mongonsidi sebagai Sekretaris dibantu Emmy Saelan. maka serangan-serangan dan perlawanan terhadap pihak penerintah Belanda semakin gencar.

Dalam perkembangan kemudian, ketika tersiar berita tentang dicapainya persetujuan mengenai Perjanjian Linggarjati dan kelak akan dilakukan Perjanjian Renville, maka Pajonga Daeng Ngalle dan anggota pemerintahannya serta pemimpin-pemimpin kelaskaran Lipan Bajeng mengadakan suatu pertemuan. Dari hasil pertemuan ini dicapai kesepakatan untuk memenuhi ajakan dari pihak pemeritah Belanda di Makassar dan memutuskn untuk mengirim utusan yang dipimpin oleh Makkaraeng Daeng Manjarungi kepada pihak pemerintah Belanda untuk membicarakan batas wilayah kekuasaan Belanda di Makassar dan batas wilayah Republik di Polombangkeng seperti halnya yang dilakukan di Jawa.

Konferensi Malino Juli 1946 membawa kekecewaan beberapa raja di Sulsel. Hasil konferensi Malino, membuat pimpinan Belanda, Mr. Van Mook, untuk membentuk negara Boneka NIT (Negara Indonesia Timur). Pajonga kecewa, lantas mengundang 19 laskar kecil se Sulsel , berkumpul di Polongbangkeng. " Penjajah harus ditumpas, harus dienyahkan dari muka Bumi Celebes ini," tegasnya.

Pada tanggal 12 Februari 1948 diutuslah satu delegasi untuk membicarakan rencana itu dengan Pimpinan KNIL dan NEFIS di Makassar. Rencana itu dinyatakan diterima dan sebagai realisasinya, maka pada tanggal 13 Februari 1948 semua anggota keluarga yang berjumlah 154 orang dari pemimpin-pemimpin kelaskaran Lipan Bajeng yang ditawan di Pangkajene dikembalikan ke Polombangkeng. Pajonga bersama seluruh pimpinan dan anggota pasukan Laskar Lipan Bajeng diminta ke Makassar untuk pertemuan dan pembicaraan lebih lanjut. Namun, kedatangan mereka itu disambut dengan penangkapan dan langsung dijebloskan ke dalam penjara.
Dengan tertangkapnya Pajonga Daeng Ngalle dan pemimpin-pemimpin kelaskaran Lipan Bajeng, maka berakhirlah perlawanan bersenjata yang paling efektif dan berarti di Sulawesi Selatan. Sejak itulah Pajonga Daeng Ngalle meringkuk dalam penjara sebagai seorang tahanan selama hampir dua tahun.

Ia dibebaskan dari semua tuntutan dan bebas dari tahanan berkenaan dengan Pengakuan/Penyerahan Kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Kemudian, setelah
Pengakuan/Penyerahan Kedaulatan, Pajonga Daeng Ngalle bersama seluruh pimpinan badan perjuangan di Sulawesi Selatan, utamanya pimpinan TRI Divisi Hasanuddin yang dipelopori oleh Resimen II Pajonga Daeng Ngalle dan Makkaraeng Daeng Manjarungi, menuntut pembubaran RIS dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akhirnya pada malam Selasa tanggal 2 Februari 1958, Karaeng Polombangkeng Pajonga Daeng Ngalle meninggal dunia dan dikebumikan pada hari Selasa tanggal 3 Februari 1958. sebagai penghormatan atas jasa-jasa beliau maka didirikanlah Monumen Pajonga Daeng Ngalle yang terletak di pertigaan jalan Dr. Ratulangi/Jl. Kakatua dan Jl. Landak Lama Makassar.